Mempertanyakan kembali arah gerak pers mahasiswa, untuk kesekian kalinya.
“Aku gak bisa angkat isu ini, Ros. Tapi pers mahasiswa bisa,” ujar salah satu kawan saya, seorang wartawan di media lokal. Ia bercerita mengenai kekangan perusahaan media tempatnya bekerja.
Dapur redaksi di media umum, sering dihadapkan dengan industri media. Kondisi tersebut tentu erat dengan pemilik media, saham, modal, iklan, bahkan afiliasi politik. Hal itu berpengaruh pada pemberitaan. Framing dan porsi pemberitaan, sedikit banyak, akan mengarah pada pembentukan citra mitra kerja industri media. Karya jurnalistik wartawan bisa terbit bila tidak menyinggung keburukan afiliasi industri media.
Inilah yang dialami kawan saya. Ada pertambangan emas di wilayah liputannya. Tepatnya di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Sedikit media lokal yang menyorot perspektif warga penolak tambang secara mendalam.
Konsep framing dimainkan. Contoh yang cukup kentara ada pada penempatan subjek. Pada kerusuhan 25 November 2015 di Tumpang Pitu, warga Pesanggaran digambarkan sebagai sosok beringas. Mereka diposisikan seagai subjek yang bertanggung jawab atas kerusuhan. Padahal masih belum jelas, oknum mana yang memicu.
Sementara berita yang kawan saya tulis tentang Tumpang Pitu, tidak serta merta dapat terbit. Redaksi berhak mengubah arah pemberitaan, bahkan bisa saja memutuskan untuk tidak menerbitkannya. Ini membuat pemberitaan lebih banyak pada bagaimana perusahaan tambang tampak menguntungkan. Ini terjadi tak lain karena perusahaan media tempatnya bekerja, berafiliasi dengan pemerintah dan perusahaan tambang.
Usaha untuk mengangkat isu itu, justru tersendat oleh industri media sendiri. Kawan saya dilema. Ia harus memilih untuk tetap bekerja, atau keluar dari media tersebut demi menjaga idealisme.
Kinerja pers umum tentu berbeda dengan kinerja persma. Selama saya bergelut di LPM, setiap penggodokan isu melibatkan seluruh awak redaksi. Persma tidak terikat dengan industri. Kerja-kerjanya bukan berlandaskan profit. Obrolan dengan kawan saya, berlanjut mengenai apa yang tidak bisa dilakukan media umum, tapi persma bisa.
Setahun kemudian, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas menerbitkan majalah IDEAS edisi XXI/Agustus 2017 bertajuk Ruang Hidup Kami Direnggut. Di mana laporan utamanya, memuat perjuangan warga di sekitar Tumpang Pitu mempertahankan ruang hidup mereka.
Tentu kisah kekangan industri media bukan hal yang baru bagi persma. Persma kenyang dengan cerita ini lewat bacaan wajib semasa magang di LPM.
Alasan saya menulis ini karena saya tercengang. Pada malam yang mengejutkan, persmahasiswa.id mengunggah tulisan dari faktasulteng.com. Disusul pemberitaan antarasulteng.com mengenai rangkaian acara Dies Natalis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) ke-25 di Palu.
Kenapa hanya antarasulteng.com dan faktasuleng.com yang memberitakan pasca dies natalis PPMI? Ke mana media umum yang lain? Setahu saya, pada agenda besar, PPMI selalu membuat siaran pers. Sehingga media umum dapat memberitakan kegiatan tersebut. Jangan-jangan tidak ada siaran pers. Atau yang lebih parah, siaran pers hanya didistribusikan pada media tertentu. Ah, semoga dugaan saya salah.
Anehnya lagi, kedua portal tersebut memuat pernyataan Dimas Oky Nugroho, Staf Ahli Kantor Kepresidenan. Dimas menginginkan agar PPMI berafiliasi dengan pemerintah. Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek juga hadir sebagai tamu undangan dan pemateri bedah buku Bung Karno Menerjemahkan Al Qur’an.
Saya tidak mempersalahkan Dimas dan Arifin. Mereka adalah aparatur negara dengan berbagai latar belakang politiknya. Ungkapan-ungkapan politis mereka merupakan hal wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah: bagaimana bisa mereka hadir dalam agenda besar PPMI?
Pembahasan pokok dalam dies natalis adalah ancaman demokrasi dan ruang hidup. Saya tidak bisa menemukan urgensi kehadiran Dimas dalam pembahasan pokok. Apakah PPMI (atau oknum di dalamnya) memiliki kedekatan dengan politisi tersebut? Maafkan pertanyaan lancang ini. Tolong bantu saya mendapat kejelasan.
Kedekatan macam apa, yang membuat Wakil Bupati Trenggalek jauh-jauh datang ke Palu? Lalu seberapa penting buku Bung Karno Menerjemahkan Al Quran, dibedah dalam acara nasional PPMI? Kenapa Bung Karno, kenapa Alquran?
Bukan maksud saya meremehkan buku tersebut. Tapi, tidak adakah buku lain yang lebih relevan bagi persma untuk dibedah? Ada dua kemungkinan: pertama, ada tujuan politis tertentu atau kedua, persma sudah khatam dan bosan dengan semua buku yang berbau jurnalistik. Saya ragu pada kemungkinan kedua. Masa iya, persma kehabisan bahan bacaan? Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, misalnya. Seberapa banyak persma yang tuntas membaca buku putih tersebut? Atau mungkin buku itu sudah tidak relevan lagi bagi persma zaman now.
Dulu saya pernah diancam oleh birokrasi, agar tidak boleh ‘macam-macam’ dan menulis yang ‘positif’ tentang kampus. Saya merasa intimidasi macam itu adalah kengerian terbesar yang saya alami. Sampai akhirnya muncul kengerian yang sesungguhnya, yaitu ketika persma berafiliasi dengan pemerintah.
Seketika, saya membayangkan, cerita kawan media lokal di awal tulisan terjadi pada persma. Persma berafiliasi dengan pemerintah. Bila itu terjadi, tentu persma tidak lagi menjadi media alternatif. Ia mendapat sokongan dana untuk kemudian menjadi industri media. Persma hanya memberitakan yang ‘baik-baik’ saja. Persma tidak ada bedanya dengan humas. Terjadi perpecahan. Persma mati di tangannya sendiri. Itu mimpi buruk. Semoga apa yang saya tulis di paragraf ini tidak pernah terjadi.
Melihat momentum ini, saya semakin bertanya-tanya: Pers mahasiswa mau ke mana?
